Jember – Upaya mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan kembali digencarkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan UN Women menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender Tahun Anggaran 2024–2025 di Aula Bangga Kencana, Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari proyek BERANI II yang didukung oleh Global Affairs Canada (GAC), dan melibatkan berbagai pihak seperti Bappenas, UNFPA, UNICEF, serta Pemerintah Daerah. Tujuannya untuk memperkuat komitmen serta kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian penting dari agenda nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menargetkan pembangunan yang inklusif, di mana perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap peluang pembangunan.

Fitria, fasilitator dari organisasi masyarakat PATTIRO, mengatakan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan”, ujar Fitria.

Sementara itu, Nurul Hilaliyah, Governance Programme Analyst dari UN Women, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan berbasis bukti.

“UN Women berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan dan program yang berpihak pada kesetaraan gender. Data dan analisis gender menjadi kunci agar setiap keputusan pembangunan lebih tepat sasaran”, jelas Nurul.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, hingga organisasi masyarakat seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Fatayat, Aisyiyah, dan Tanoker.

Para peserta berdiskusi melalui simulasi instrumen monitoring and evaluation (Monev) serta latihan analisis checklist indikator kinerja. Topik yang dibahas meliputi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, hingga peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Melalui kegiatan ini, KPPPA dan UN Women berharap Kabupaten Jember dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap pembangunan. Harapannya, program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target pembangunan, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kehidupan perempuan dan kelompok rentan.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar konsep, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat”, tutup Nurul.