JEMBER — Upaya memperkuat kesetaraan gender di tingkat daerah terus digencarkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender bekerja sama dengan UN Women menggelar kegiatan bertajuk “Pelatihan dan Dialog Strategis Komunitas dan Anggota Legislatif: Membangun Agenda Advokasi Gender Lintas Sektor” di Aula Bangga Kencana, Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Senin (10/11/2025).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Program BERANI II, hasil kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, UN Women, UNFPA, dan UNICEF dengan dukungan Global Affairs Canada (GAC). Program ini berfokus pada penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas di berbagai sektor pembangunan.

Dialog strategis di Jember ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kerja sama antara legislatif, pemerintah daerah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta dalam mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah.

Fasilitator dari PATTIRO, Fitria, menjelaskan bahwa pelatihan ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan peserta dalam menggunakan alat analisis kebijakan berbasis gender.

“Kami memperkenalkan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)”, ujar Fitria.

Ia menambahkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, melainkan bagian dari upaya pembangunan yang adil dan efektif. “Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan daerah benar-benar berpihak pada semua kelompok masyarakat”, tegasnya.

Sementara itu, Nurul Hilaliyah, selaku Governance Programme Analyst UN Women, menilai kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Dialog ini membuka ruang kolaboratif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Melalui kerja sama lintas sektor, kita dapat memastikan pembangunan di daerah berlangsung adil, setara, dan berkelanjutan”, jelas Nurul.

Ia juga mengapresiasi semangat Kabupaten Jember yang aktif mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. “Potensi kolaborasi di Jember sangat kuat. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan berbasis kesetaraan”, tambahnya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian diskusi, kerja kelompok, dan simulasi penyusunan kebijakan berbasis data gender. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah agenda advokasi bersama yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif, komunitas, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakan yang responsif gender.

KemenPPPA menegaskan, inisiatif ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai agenda prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.