Jember, 13 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serta UN Women menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Integrasi Gender dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) Tahun 2026, Kamis (13/11/2025), di Aula Bangga Kencana.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2025, ini merupakan bagian dari program BERANI II, yang berfokus pada penguatan kesetaraan gender, pencegahan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta penyusunan kebijakan daerah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Bimtek ini diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, meliputi perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas pemuda, serta perwakilan penyandang disabilitas. Narasumber utama pada hari pertama adalah Nurul Hilaliyah, Governance Programme Analyst UN Women, dan Erwin, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Jember.

Dalam paparannya, Nurul Hilaliyah menekankan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghadapi persoalan sosial seperti pernikahan anak dini dan penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, kedua isu tersebut berakar pada ketimpangan gender, terbatasnya akses pendidikan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

"Integrasi gender dalam RKAPD memastikan setiap program pembangunan mempertimbangkan kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, serta kelompok rentan secara proporsional dan berkeadilan", ujar Nurul Hilaliyah.

Sementara itu, Erwin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menurunkan angka pernikahan anak dan HIV/AIDS melalui kolaborasi lintas sektor berbasis data dan analisis gender.

"Kami memperkuat kerja sama antara Bappeda, Dinas Kesehatan, DPP3AKB, dan berbagai organisasi masyarakat untuk memperluas edukasi dan layanan bagi remaja serta kelompok rentan", jelas Erwin.

Pada sesi pelatihan, peserta mendapatkan pendampingan dari PATTIRO, Kemen PPPA, dan UN Women dalam menerapkan Gender Analysis Pathway (GAP) serta menyusun Gender Action Budget (GAB) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif gender.

Kegiatan akan berlanjut pada hari kedua, Jumat (14/11/2025), dengan agenda presentasi hasil kerja kelompok, evaluasi, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan menjadi acuan penerapan kebijakan responsif gender di Kabupaten Jember.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap dapat memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap isu gender, sekaligus mempercepat penurunan angka pernikahan anak dan HIV/AIDS di wilayahnya.