Selamat Datang Di Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember (BAPPEDA), SEMOGGA DENGAN ADANYA SITUS INI BISA MEMBANTU MASYARAKAT  JEMBER

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu fungsi tersebut yakni perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan, pelaksanaan pendaf taran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, pengaturan dan penetapan hak -hak atas tanah, pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus, penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan, pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain yakni Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional, Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).

Dalam melaksanakan fungsinya BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain yakni Prona, Redistribusi, IP4T, SMS, Pertanian, UKM, Konsolidasi, Rutin. Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.